Polres Tuban Dukung Pembentukan Komite Komunikasi Digital Kabupaten

TUBAN - Menanggapi permasalahan informasi media digital yang sering terjadi ditengah masyarakat, Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) yang didukung oleh Polres Tuban menggelar Rapat koordinasi membahas pembentukan Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Tuban.

Bertempat di ruang rapat RH. Ronggolawe lantai 3 gedung Sekretariat daerah Kabupaten Tuban, kegiatan tersebut dihadiri oleh ketua KKD Provinsi Jawa timur Arief Rahman, Wakapolres Tuban Kompol Palma Fitria Fahlevi, S.IP., S.I.K., M.I.K., Ketua Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tuban Arif Handoyo, S.H., M.H., Kasdim 0811 Tuban Mayor Czi. Gatot Palwo Edi serta undangan, Jumat (28/10/2022).

Baca juga: Polisi Tangkap 2 Pria Sumenep Saat Pesta Sabu di Rumah Kosong

Dalam pembentukan KKD selain Diskominfo kabupaten dan Polres Tuban pembentukan KKD tersebut juga melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti TNI, akademisi, media massa serta berbagai unsur maupun elemen masyarakat lainnya.

Baca juga: Salurkan Aspirasi Pecinta Seni, Polda Jawa Timur Gelar Bhayangkara Mural Festival 2021

Tingginya masyarakat Indonesia yang menggunakan internet serta media digital, sehingga banyak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya serta kurangnya masyarakat dalam memahami informasi yang benar, bisa dikonsumsi dan mana yang hoax sehingga bisa menimbulkan Misinformasi di dalam masyarakat.

Wakapolres Tuban Kompol Palma mengatakan mendukung sepenuhnya pembentukan komite komunikasi digital tersebut, menurutnya sejalan dengan perkembangan informasi yang disajikan melalui media digital harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyebaran informasi yang tidak benar.

Baca juga: Unit I Subdit III Ditreskrimsus Polda Jatim, Ungkap Jual Beli Satwa Dilindungi

"Kami mendukung sepenuhnya pembentukan KKD ini yang mana sebelumnya sudah di awali oleh pembentukan tingkat provinsi" ucapnya

Dalam era keterbukaan informasi publik dan perkembangan teknologi segala informasi bisa diberikan maupun didapatkan masyarakat baik melalui media massa maupun media digital.

Baca juga: Satu Bulan 41 Kasus dan 49 Tersangka Serta Tiga Kasus Menonjol Diungkap oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya

"Untuk itu kita disini untuk meluruskan informasi sebenarnya, satu sisi informasi menambah wawasan masyarakat dan satu sisi bisa menjadi permasalahan jika informasi yang diterima itu tidak benar" imbuhnya

Dengan dibentuknya Komite Komunikasi Digital bersama seluruh stakeholder untuk memfilter informasi yang akurat sebelum diterima oleh masyarakat.

Baca juga: Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan Siap Menjadi Orang Tua Asuh Anak Anak Difabel selama Hidupnya

"Masyarakat khususnya di kabupaten Tuban akan tercerahkan dan teredukasi dengan adanya KKD ini sehingga mereka akan paham mana informasi benar, yang bisa di sebarluaskan atau berita hoaks" tandas Palma.

Sementara itu Ketua KKD Provinsi mengatakan ada sekitar 191 juta masyarakat pengguna aktif media sosial. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan filter yang mampu dilakukan oleh platform penyedia media sosial.

"Artinya setiap hari ada jutaan informasi yang beredar di media digital yang tidak terverifikasi, Banyak informasi yang salah namun di manipulasi seolah-olah benar" Ucapnya.

Ia menambahkan dengan dibentuknya Komite Komunikasi Digital tingkat Kabupaten dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk bijak dalam menerima maupun membagikan informasi melalui media digital.

"Kita ingin mulai dari hulu sudah kita lakukan treatment, Kita ingin masyarakat mulai di sadarkan jangan sembarang mengshare berita tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut" terangnya.

Baca juga: Diduga Sakit, Pedagang Ikan Meninggal Dunia di Pasar Dasuk Sumenep

Dengan melibatkan seluruh pihak dalam pembentukan komite komunikasi digital harapannya dapat terbentuk sinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat maupun menjawab atau memberikan opini terkait setiap permasalahan informasi digital yang terjadi ditengah masyarakat. (*)