Kejati Jawa Timur Tahan Pelaku Kejahatan Perbankan dengan Kerugian 75 Miliar

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Jawa Timur melakukan penahanan seorang tersangka pelaku Kejahatan Perbankan dengan Kerugian 75 Miliar, " Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Kejagung Terima Penghargaan sebagai Instansi Responsif Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Ham

Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) Jawa Timur melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum ( Kasi Penkum) Fathur Rohman dalam keteranganya mengatakan, penahanan tersangka RDC (51 thn), warga malang, pelaku Tipikor Pemberian Pembiayaan Bankk BNI Syariah Secara Chaneling Kepada Puskkopsyah Al Kamil Jatim dengan kerugian sebesar 74 Milyar lebih.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa 2 Saksi Terkait Perkara BAKTI Kominfo RI dalam Perkara TPPU

Bahwa perkara ini berasal dari hasil penyelidikan yang merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya temuan LHP BPK RI kemudian di tindak lanjuti ke penyidikan tgl 24 november 2020, " ungkap Fathur.

Setelah melakukan pemeriksaan saksi  65 orang baik sari anggota koperasi maupun masyarakat umum maupun dari bank BNI syariah sendiri, maka RDC ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan tersangka pada 09 November 2021.

Baca juga: Kisah Anak Tukang Bakso Jadi Pegawai Kejaksaan Setelah Dua Kali Gagal

Selanjutnya  hari selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB lebih, penyidik Kejati Jatim telah melakukan penahanan terhadap  RDC berdasarkan sprint 1434/M.5/Fd.1/11/2021 tgl 09 nopember 2021 untuk 20 hari kedepan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca juga: Potret Perjuangan Kaum Ibu di Indonesia

Bahwa secara umum kronologisnya,  perkara ini bermula Pusat Koperasi Al Kamil Jatim (PUSKOPSYAH AL KAMIL JATIM) yang didirikan pada tahun 2009 sebagai koperasi sekunder yang memiliki Anggota Koperasi Primair sebanyak 32 Koperasi, selanjutnya pada bulan Agustus 2013 melakukan Kerja Sama dalam Pembiayaan Chaneling dengan Bank BNI Syariah, melalui Bank BNI Syariah Cabang Malang.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama No.172 tanggal 28 Agustus 2013, sebagai acuan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan plafon seluruhnya sebesar Rp.120.000.000.000, - (seratus dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan pencairan untuk Koperasi Primair dengan maksimal  Rp 7.000.000.000.-

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Aparat Penegak Hukum Harus Mempersiapkan Diri dalam Pelaksanaan KUHP Baru

Bahwa yang tercantum sebagai Ketua  Puskopsyah Al Kamil Jatim adalah I.S yang dipilih dan diangkat oleh RDC (pengurus sebelumnya) tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), demikian juga pengurus lainnya ditunjuk oleh RDC tanpa ada RAT. 

RDC, juga yang membentuk koperasi Primair salah satunya dengan cara merekayasa anggota yang sudah tidak aktif atau membentuk koperasi baru yang pengurusnya dibawah koordinasi/ditunjuk oleh RDC dan  membuat seolah-olah koperasi yang memenuhi syarat pendirian untuk dijadiklan koperasi Primair anggota Puskopsyah sebagai Koperasi sekunder sebagai Penerima Pembiayaan.

Bahwa dalam proses pencairan pembiayaan, dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai ketentuan, dan antara  bulan Agustus 2013 s/d September 2015 telah  dicairkan kurang lebih Rp.157.811.399.395, - dan saat ini kondisi pembiayaan mengalami macet (kolek 5)  dengan Outstanding Per 30 Desember 2017 sebesar Rp. 74.802.192.616, -

Pasal yang disangkakan pasal 2 (1), pasal 3 UU no.31 Th 1999 sebagaimana diubah dengan UU.No.20 tahun 2001 yo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Sementara untuk pelaku yang lain sedang proses pengembangan, " pungkasnya. (Jon)

Baca juga: Tim Tabur Kejati Jawa Timur Tangkap Buron Kasus Penipuan di Sibolga