Semakin Masif, Komunikasi Capres Harus Hindari Politik Identitas

SURABAYA – Beberapa partai politik telah mengusung bakal calon presiden yang akan bersaing di pemilu tahun 2024. Para kandidat pun sudah mulai memperlihatkan gerak-gerik dalam melakukan komunikasi politik untuk menunjukan elektabilitasnya.

Semakin Masif

Baca juga: Engklek Pemilu Hingga Electopoly, Inovasi Mahasiswa FISIP UB untuk Pemilu 2024

Irfan Wahyudi S Sos M Comm PhD, pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga (UNAIR), menyebutkan bahwa tahun ini merupakan waktu yang krusial untuk memperkenalkan diri, sekaligus mencari koalisi.

“Sehingga penting menjadi catatan, bahwa perkenalan, klaim terhadap keberhasilan pembangunan dan prestasi akan semakin masif dilakukan. Begitu pula argumentasi, atau pertarungan opini pendukung antar kandidat di media sosial, ” jelas dosen yang saat ini juga menjabat sebagai wakil dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR.

Baca juga: Pakar Politik UNAIR Tanggapi Kegiatan Safari Politik Anies Baswedan

Isu Politik Identitas

Pemilihan Presiden diakui dosen program studi Ilmu Komunikasi UNAIR tersebut sebagai pertaruhan nasib bagi bangsa Indonesia. Namun, keberlangsungan pemilu secara aman juga harus menjadi hal yang diprioritaskan.

Baca juga: Tuan Rumah RAVELNAS VI HIMAPOLINDO, HIMA Ilmu Politik UNAIR Adakan Seminar Tentang Pemilu

“Profil kandidat memang penting diketahui oleh masyarakat, namun kemudian kalau ini dibawa diskusi mengenai pantas atau tidaknya, misalnya etnis atau agama tertentu, tentu ini sudah menjurus ke arah politik identitas yang merugikan, ” jelasnya pada Senin (24/10/2022).

Berkaitan dengan narasi pemasaran politik yang lebih kasar, Irfan mengimbau bangsa ini perlu waspada dengan menguatnya politik identitas yang membawa isu SARA. Dimana kita mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan yang seharusnya saling menyatukan.

Baca juga: Pakar UNAIR Imbau Masyarakat Tidak Terseret Arus Isu Pilpres 2024

Komunikasi Politik yang Dilakukan

Kunci dari keberlangsungan pemilu tanpa insiden, berawal dari kerelaan hati dari para kandidat untuk tetap memegang prinsip komunikasi politik yang santun dan bijak. “Kita mengetahui bahwa persaingan kampanye pasti terjadi, namun perlu dipahami bahwa pemilu ini dirancang bersama, sehingga tidak perlu kemudian membawa kepada gerakan separatis yang membawa perpecahan diantara masyarakat, ” sebutnya. (*)

Baca juga: Menyoal Putusan MA tentang Eks Napi Koruptor, Dosen Politik UNAIR : Tidak Menjadi Masalah dan Merupakan Hak Berpolitik

Penulis: Stefanny Elly

Editor: Nuri Hermawan